Gemilang Terkini

Senin, 28 Februari 2022

21.47

Ketua DPRD OI Hadiri Peresmian Gedung Baru Puskesmas Indralaya

OGAN ILIR, gmjnews.co.id- Ketua DPRD Soeharto HS menghadiri Peresmian Gedung Baru UPTD Puskesmas Indralaya yang terletak di jalan lintas timur indralaya, Selasa (8/2/2022)

Dalam peresmian tersebut Ketua DPRD Kab. Ogan Ilir Soeharto Hs didampingi Ketua Badan Kehormatan Basri M,Zahri,S.Pd.,M.Si, Wakil Ketua Komisi 4 Husnul Anom 

Dan hadir Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, Forkopimda serta OPD.

Acara dimulai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, dilanjutkan dengan pemotongan Pita olah Bupati Panca Wijaya Akbar bersama ketua DPRD Soeharto Hs. dan peninjauan ruangan puskesmas. (Ril)
21.42

Dua Pansus DPRD Ogan Ilir Laksanakan Pembahasan, Dua Raperda Usul Pemerintah Daerah

OGAN ILIR, gmjnews.co.id- Bertempat diruang rapat Komisi DPRD KPT Tanjung Senai, DPRD Ogan Ilir laksanakan dua raperda usul Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Senin 24/01/2022.

Dua Raperda dalam pembahasan tersebut, yakni Pansus 1 pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Ogan Ilir. Yang diketuai oleh Amir Hamzah (Merangkap Anggota), Wakil Ketua Rahmadi Djakfar,S.Sos., MTP (Merangkap Anggota) dengan Anggota 
1. Muhammad Iqbal, Fraksi Partai Golkar
2. H. Kosasi, Skm.,Mm Dari Fraksi Partai Golkar
3. Amir Hamzah, SH Dari Fraksi Pdi Perjuangan
4. Safari Dari Fraksi Pdi Perjuangan 
5. Abdul Rozak Rusdy, ST Dari Fraksi Partai Nasdem (Partai Hanura)
6. Rizal Mustopa, Dari Fraksi Partai Nasdem
7. Zahrudi, SE Dari Fraksi PPP
8. Mulyadi Abdullah dari Fraksi Partai Amanat Nasional
9. Rahmadi Djakfar, S.Sos., M.Tp. Dari Fraksi Bergerak (Partai PBB)
10. Haryata, SE Dari Fraksi Persatuan Bangsa (Perindo)

Kemudian Pansus II Pembahasan Raperda Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang diketuai oleh Basri M,Zahri,S.pd.,M.Si (Merangkap Anggota), Wakil Ketua Afrizal SH (Merangkap Anggota) dengan Anggota 
1. Sdr. Basri M. Zahri, S.Pd.,M.Si Dari Fraksi Partai Golkar 
2. Sukarni, S.Sos Dari Fraksi Partai Golkar 
3. Pathul Jaya Dari Fraksi Pdi Perjuangan
4. Zainab, S.Pd Dari Fraksi Pdi Perjuangan
5. Afrizal, SH. Dari Fraksi Partai Nasdem
6. Fina Meilani Sari Dewi, S.Kep Dari Fraksi Partai Nasdem
7. H. Sopian H.M. Ali, Sip Dari Fraksi PPP
8. Rozuli Dari Fraksi Partai Amanat Nasional
9. Arham Padoli Dari Fraksi Bergerak (Partai Berkarya)
10. Dedi Damhudi Dari Fraksi Persatuan Bangsa (Partai PKB). (Ril)
21.32

Rapat Pandangan Umum Fraksi DPRD Ogan Ilir

OGAN ILIR, gmjnews.co.id- Ketujuh Fraksi DPRD OI menyetujui untuk dapat dilakukan pembahasan pada tingkat tingkat pembicaraan selanjutnya dalam Paripurna Pandangan Umum Fraksi fraksi DPRD Terhadap Nota Penjelasan Bupati Ogan Ilir Tentang dua  Raperda atas usul Pemda OI, yang dipimpin Ketua DPRD Soeharto Hs.

Rapat Paripurna dilaksanakan dengan tetap menggunakan Protokol kesehatan bertempat diruang rapat paripurna DPRD OI Tanjung Senai Indralaya, Senin (17/01/2021).

Rapat paripurna tersebut dihadiri  Wakil Bupati Kab. Ogan Ilir H. Ardani,SH, Ketua Badan Kehormatan, Ketua Bapemperda,  dan unsur pimpinan komisi komisi beserta Anggota DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda, serta media baik cetak maupun elektronik.

Hadir juga Sekretaris DPRD Mukhsinah,SE.,M.SI beserta jajaranya. 

Tujuh fraksi yang menyampaikan pandangan umum tersebut Sukarni,S.Sos (Fraksi Golkar), Safari,SH  (Fraksi PDI Perjuangan), Abdul Rizak (Fraksi Nasdem/Partai Hanura) H. Sopian H.M.Ali (Fraksi PPP) Mulyadi Abdulah (Fraksi PAN) Rahmadi Djakfar,S.Sos.,MTP (Fraksi Bergerak) dan Rosita Dewi (Fraksi Persatuan Bangsa)

Ketujuh Fraksi menyetujui dua Raperda atas usul Pemda Kab. OI, untuk dapat dilakukan pembahasan pada tingkat tingkat pembicaraan selanjutnya.

Sebelum Paripurna ditutup, Ketua DPRD Soeharto menyampaikan terima kasih kepada Fraksi-fraksi Dewan, yang telah menyampaikan tanggapan atau jawaban atas Terhadap Nota Penjelasan Bupati Ogan Ilir Tentang dua  Raperda atas usul Pemda OI melalui juru bicaranya masing masing. (Ril)
21.26

Ketua DPRD OI Pimpin Rapat Paripurna

OGAN ILIR, gmjnews.co.id- Ketua DPRD OI Soeharto Hs, Pimpin Rapat Paripurna  dalam  rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kab. Ogan ilir Tahun Anggaran 2022, dilanjutkan dengan Rapat Paripurna III dalam rangka Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Ogan ilir atas Raperda Kab. Ogan ilir atas usul Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan ilir Tahun Anggaran 2022

Rapat Paripurna dilaksanakan dengan tetap menggunakan Protokol dan secara Virtual bertempat diruang rapat paripurna DPRD OI Tanjung Senai Indralaya, Kamis (13/01/2022).

Hadir Wakil Bupati Kab. Ogan Ilir H. Ardani,SH, Ketua Badan Kehormatan, Ketua Bapemperda,  dan unsur pimpinan komisi komisi beserta Anggota DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda, serta media baik cetak maupun elektronik.

Hadir juga Sekretaris DPRD Mukhsinah,SE.,M.SI beserta jajaranya. 

Rapat dibuka ketua DPRD Soeharto Hs, dilanjutkan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kab. Ogan ilir Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan oleh ketua Bapemperda Rahmadi Djakfar,S.Sos.,MTP. (Ril/Red)

Sabtu, 26 Februari 2022

06.07

Gelora Tanam 10 Juta Pohon, 22 Ribu Bibit Hadir di Muara Enim

MUARA ENIM, gmjnews.co.id- Kolaborasi antara Partai Gelora Sumsel dengan Balai Pembenihan Tanaman Hutan (BPTH) wilayah 1 untuk merealisasikan Gelora Tanam 10 juta pohon berlanjut hari dengan penyerahan sebanyak  22.000 batang pohon berbagai jenis yang memang di butuhkan oleh masyarakat untuk menanami kembali lahan APL eks lahan PT MHP.

"Kami dari DPW Gelora Sumsel berterimakasih kepada Kepala BPTH wilayah 1 dan jajarannya yang mempercayakan kepada kami untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kecamatan Ujan Mas dan sekitarnya , semoga kerjasama ini bisa berlanjut hingga 300 ribu pohon akan tertanam di seluruh Sumsel hingga 28 Nopember 2023" pungkas Erza Saladin selaku Ketua DPW  saat di wawancarai wartawan, Sabtu (26/02/2022).
Sabet Robert selaku Ketua DPD Gelora Muara Enim dengan bersemangat dan sungguh sungguh menyatakan siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Kab Muara Enim dengan segala sumber daya dan kesiapan kolaborasi dari berbagai pihak. Beliau menyatakan bahwa bibit pohon yang hari ini sampai di kecamatan Ujan Mas langsung kami distribusikan  ke tujuh yaitu  Desa Muara Gula Lama, Muara Gula Baru, Ujanmas Lama, Tanjung Raman, Pinang Belarik , Gelumbang, Suka Menang yang tersebar lebih kurang ke 1000 kepala keluarga. 

Kedatangan bibit dari BPTH ini  disambut baik oleh Kepala Desa  Muara Gula Lama Bapak Sirojuddin yang diwakili Harudin (Sekdes) didampingi para Kadus dan Ketua  RT mereka  mengucapkan terima kasih dan harapannya  Partai Gelora jadi pemenang sehingga bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat.

Tokoh masyarakat Bapak Elpan (56) " Terima kasih untuk  partai Gelora harapannya Gelora teruslah berbuat kebaikan untuk  masyarakat sehingga nantinya partai Gelora bisa jadi parpol Idola dan disenangi masyarakat". (Ril)

Jumat, 25 Februari 2022

22.14

Ukir Prestasi,Lapas Muara Enim Raih Penghargaan Terbaik l Evaluai Capaian Kinerja TA 2021

MUARA ENIM, gmjnews.co.id- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim kembali berhasil mengukir prestasi dengan meraih penghargaan Terbaik I Evaluasi Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2021 Tingkat Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Sabtu, (26/02/2022)

Penghargaan diberikan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sumatera Selatan, Indro Purwoko, kepada Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Muara Enim, Herdianto .

Dalam rangkaian acara Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja yang berlangsung selama (3) hari mulai dari 24 s/d 26 Februari 2022 bertempat di Hotel Aryaduta Palembang itu, Kakanwil mengajak peserta agar dapat mengimplementasikan ilmu dan pemahaman yang didapat serta mentrasfernya ke seluruh pegawai di satuan kerja masing-masing.

“Kegiatan ini bukan semata-mata menjadi ajang untuk unjuk prestasi, namun lebih kepada bagaimana kita bisa mengevaluasi diri dan mengetahui apa saja yang menjadi kelemahan serta kendala dalam pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan, sehingga dapat disusun strategi dan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaannya ke depan,” ujarnya.

Pada rangkaian rakor tersebut, Kantor Wilayah juga memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada satuan kerja berprestasi atas kinerja yang telah dicapai sepanjang tahun 2021 dengan variabel penilaian yaitu Penayangan Video Capaian Kinerja 2021, Penguasaan Materi dan Paparan, Hasil Capaian Kinerja, serta Penyerapan Anggaran Tahun 2021. Hasilnya, ada 4 (empat) satuan kerja terbaik yang muncul. Mereka adalah Lapas Kelas IIB Muara Enim, Lapas Kelas IIA Lubuklinggau, Lapas Kelas I Palembang, dan Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti.

"Saya berikan apresiasi atas kerja keras dan kerja maksimal dari teman-teman semua sehingga menghasilkan beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan di satuan kerja masing masing. Sesuai dengan tema yang dibahas dalam diskusi, kita telah menemukan solusi atas isu-isu dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungi. Mulai dari Peningkatan Citra Positif di Satuan Kerja, Tindak Lanjut Layanan Pengaduan, hingga Strategi dalam Pembangunan Zona Integritas. Semua rekomendasi dan solusi itu, sekali lagi, harus diimplementasikan di unit kerja teman-teman semua,” lanjut Kakanwil.

“Pemberian penghargaan ini dapat memotivasi seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan untuk bekerja dan berkinerja lebih baik lagi. Apa yang telah kita lakukan di tahun 2021 sudah baik atau belum? Bagaimana implementasi dari 6 area perubahan pembangunan Zona Integritas di satker kita? Apa yang telah dilaksanakan? Apa inovasinya? Itu tugas besar kita,” tutupnya.

Ditempat yang sama, Kalapas Muara Enim Herdianto saat di Konfirmasi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kakanwil dan seluruh jajaran yang telah memberikan apresiasi kepada Lapas Kelas IIB Muara Enim. Hal ini tentu menjadi stimulus bagi Lapas Kelas IIB Muara Enim untuk terus melakukan yang terbaik demi kemajuan organisasi.

"Penghargaan ini merupakan yang kedua kalinya. Tahun Lalu Lapas Muara Enim juga meraih penghargaan Terbaik II Evaluasi Capaian Kinerja dan Alhamdulilah di Tahun ini lebih meningkat dengan meraih Terbaik I" Tambah Herdianto

“Prestasi yang diraih ini merupakan hasil kerja keras dan kerja sama yang baik di setiap lini Lapas Kelas IIB Muara Enim. Kendati demikian, kami tidak cepat berpuas diri, masih banyak tantangan-tantangan di depan yang harus dihadapi. Semoga dengan diraihnya prestasi ini menjadi langkah awal kita untuk meraih prestasi-prestasi selanjutnya,” tutup Herdianto " (Heryadi)

03.41

Gugat Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Partai Gelora Indonesia Uji Materi UU Pemilu

JAKARTA, gmjnews.co.id- Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengajukan uji materi (judial review) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun pasal yang diuji materi adalah pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1)

Gugatan tersebut, diajukan pada Kamis (24/2/2024) dengan Nomo:r 27/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022, dan telah tercatat dalam situs resmi Mahkamah Kontitusi.

Uji materi diajukan oleh Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta bersama Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah. 

Partai Gelora berharap agar Pemilu 2024 tidak digelar serentak, karena ada preseden buruk pada pemilu 2019 adanya kematian sembilan ratusan  petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS.

Selain itu, hasil Pemilu serentak yang diselenggarakan pada  2019 lalu, menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi.

"Ancaman tersebut kita rasakan belakangan ini, dimana mekanisme check and balance tidak berjalan dengan baik. Kekuasaan Presiden sebagai eksekutif begitu kuat mencengkeram DPR sebagai lembaga legislatif," kata Amin Fahrudin, Ketua Bidang Hukum dan HAM  DPN Partai Gelora Indonesia dalam keteranganya, Jumat (25/2/2022).

Hal itu terjadi antara lain dalam pengesahan UU Cipta Kerja pada November 2020 lalu, yang telah mengubah begitu banyak aspek dunia usaha, ketenagakerjaan, pendidikan dan sebagainya.

Secara formil UU Cipta Kerja telah dinyatakan konstitusional bersyarat oleh MK., karena menyalahi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3), sehingga berujung pada revisi. 

Menurut Amin, proses legislasi yang mengikuti kemauan eksekutif  juga terjadi pada pengesahan UU Ibu Kota Negara (IKN) baru pada 18 Januari 2022. 

Penyusunan UU tersebut tercepat, yakni selama 25 hari berlangsung saat masa reses dan diselesaian dalam waktu 42 hari, tanpa melibatkan partisipasi publik dalam proses penyusunan UU.

"Ini menjadi bukti nyata betapa proses legislasi sebagai salah satu fungsi DPR tidak dijalankan dengan baik. DPR tunduk pada pesanan eksekutif," katanya.

Karena itu, lanjut Amin, dari akar persoalan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 secara serentak  antara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), yang juga akan diterapkan pada Pemilu 2024 ini, telah menciptakan berbagai persoalan.

Sebab, Pemilu serentak menyebabkan pemilih lebih berfokus pada pemilihan presiden. Hal ini bisa dilihat pada perbandingan suara tidak sah dalam pelaksanaan Pemilu 2019, dimana suara tidak sah untuk Pilpres mencapai 2,38%  (3.75.905 suara).

Sementara suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPR mencapai 11,12%  (29.710.175 suara) dan suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPD mencapai 19,02% (17.503.393 suara).

"Pemilu serentak memecah perhatian pemilih dimana perhatian lebih tertuju pada pemilihan presiden dibandingkan pemilihan anggota DPR maupun DPD. Pemilih datang pada bilik suara yang sama namun perbandingan suara tidak sah sangat jauh antara Pilpres dan Pileg," ujarnya.

Partai Gelora menilai kenyataan ini, jelas merugikan bagi keberlangsungan demokrasi kita. Anggora legislatif yang terpilih bisa jadi adalah residu dari perhatian masyarakat yang tersedot pada Pilpres.

"Dampaknya kita rasakan saat ini dimana DPR tidak mampu mengimbangi presiden dalam proses jalannya pemerintahan. Presiden dapat melaksanakan kehendaknya secara bebas dan secara mudah mendapatkan stempel legitimasi dari DPR," tandasnya.

Pemilu serentak juga menyebabkan hilangnya nyawa petugas PPS dan PPK sebanyak 894 petugas PPS meninggal dunia dan 5.175 orang petugas pemilu mengalami sakit berat dalam Pemilihan Umum serentak 2019.

Di samping itu, lanjut Amin, alasan keserentakan pemilu untuk efisiensi anggaran juga tidak terbukti, karena faktanya dalam penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019 justru terdapat pembengkakan biaya pemilu. 

Total anggaran penyelenggaraan pemilu 2019 berjumlah Rp 25,59 triliun, naik Rp 10 triliun dari anggaran pemilu tahun 2014. 

"Untuk itu, dengan mengucapkan Bismilahirahmanirrahim, hari ini Partai Gelora Indonesia mendaftarkan permohonan judicial review untuk menguji Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945," katanya.

Partai Gelora berharap dukungan penuh dari masyarakat agar upaya melakukan reformasi sistem politik demi menjaga keberlangsungan demokrasi, dapat memberikan hasil yang baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Uji materi Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ke MK ini dipimpin Amin Fahrudin selaku Ketua Tim Pengacara Partai Gelora Indonesia, beranggotakan  Aryo Tyasmoro, Slamet, Andi Saputro, Guntur F Prisanto dan Ahmad Hafiz. (Ril/Red)
01.33

Polres Ogan Ilir Gelar Press Release Ungkap 3 Kasus

OGAN ILIR, gmjnews.co.id– Bertempat di Mapolres Ogan Ilir, hari ini Jum'at (25/02/2022) Polres Ogan Ilir hari ini, menggelar press release yakni mengungkap 3 kasus di wilayah hukum polsek Pemulutan yakni kasus penyimpanan senjata api rakitan, kasus pembunuhan, dan kasus pencurian kabel tol Kayuagung-Palembang-Betung (Tol Kapal Betung).

Kapolres Ogan Ilir AKBP. Yusantiyo Sandhy melalui Wakapolres Kompol Hardiman didampingi Kasat Reskrim, Kapolsek Pemulutan beserta jajaran kepada awak media mengungkapkan, hari ini Polres Ogan Ilir menggelar jumpa pers terkait pengungkapan dan penangkapan pelaku tindak kejahatan diwilayah hukum Polsek Pemulutan.
"Hari ini kita release ungkap kasus sebanyak 3 perkara kasus diwilayah hukum Polsek Pemulutan daintaranya perkara kasus pembunuhan dikebun sawit Pemulutan Selatan atas nama pelaku S (50), selanjutnya perkara kasus penyimpanan senpi rakitan atas nama pelaku M N (70) dan perkara kasus pencurian kabel jalan tol milik PT Waskita atas nama pelaku JND (42)" Kata Wakapolres OI Kompol Hardiman.

Ditambahkannya, "untuk selanjutnya saat ini para pelaku beserta Barang Bukti (BB) telah diamankan dimapolres Ogan Ilir guna peyidikan lebih lanjut" Pungkasnya. (Red)

00.54

16 Warga Binaan Lapas Muara Enim Jalani Asimilasi di Rumah

MUARA ENIM, gmjnews.co.id- Sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2021 tentang Syarat Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, sebanyak 16 Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim Jalani Asimilasi di Rumah . Jum'at (25/02/2022)

Kalapas Muara Enim Herdianto melalui Kasibindik Taufik mengatakan, Pemberian Asimilasi rumah bukan berarti Warga Binaan sudah bebas sepenuhnya, melainkan masih dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas). 

Kalau dalam keadaan normal asimilisasi itu suatu proses pembinaan Narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan Masyarakat seperti bekerja di luar Lapas Namun dikarenakan kondisi Covid-19 Pemerintah mengambil sebuah kebijakan untuk memberikan asimilasi di rumah.
 
"Warga Binaan yang mendapatkan Program Asimilasi tentunya telah memenuhi syarat, baik administratif maupun substantif dan tentunya tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Warga Binaan yang menjalani Asimilasi memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, diantaranya wajib di rumah selama asimilasinya belum berakhir. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan bertingkah laku baik," tambah Taufik
 
"Jika ada yang kembali melakukan perbuatan melanggar hukum, maka Warga Binaan tersebut akan dicabut asimilasinya dan akan diproses lebih lanjut," tegasnya
 
Dalam pelaksanaan pemberian asimilasi tersebut turut mendampingi Kasubsi Registrasi Akbar Guntara.
 
"Saya sangat berterimakasih atas pemberian program asimilasi ini, saya bisa berkumpul lagi dengan keluarga saya. Semua proses layanan disini baik, mudah, dan tidak dipungut biaya apapun. Selama menjalani pembinaan di Lapas Muara Enim saya banyak mendapatkan bekal keterampilan kemandirian yang bisa menjadi bekal saya setelah selesai menjalni asimilasi nanti," ungkap Salah satu Warga Binaan yang mendapatkan asimilasi" (Heryadi)

Kamis, 24 Februari 2022

03.09

Ikuti Rapat Koordinasi Evaluasi & Capaian Kinerja TA 2021, Kalapas Muara Enim Herdianto Berkomitmen Kinerja TA 2022 Semakin PASTI

MUARA ENIM, gmjnews.co.id- Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim ikuti Pembukaan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja TA 2021 di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel, bertempat Hotel  Aryaduta Palembang. Kamis, (24/02/2022)

Kegiatan yang akan berlangsung selama 3 hari ini di buka Langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Indro Purwoko .

Dalam Sambutannya Kakanwil mengatakan tujuan diadakannya Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja ini adalah sebagai upaya untuk menjaga kinerja agar mampu menghasilkan capaian yang berkualitas dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada secara tuntas sehingga kedepannya dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan program-program strategis yang berorientasi pada hasil.

Pada kesempatan yang sama Kalapas Muara Enim Herdianto saat di Konfirmasi menuturkan bahwa Lapas Muara Enim terus Berkomitmen meningkatkan Kinerja yang semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif)

"Capaian Kinerja Tahun 2021 menjadi bahan Evaluasi kita guna sebagai Landasan kedepan dalam meningkatkan Capaian Kinerja di Tahun 2022" Imbuh Herdianto

Kegiatan yang berlangsung dengan tetap menerapkan Protokol Pencegahan Covid-19 ini di ikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Tekhnis di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel".(Heryadi)

Rabu, 23 Februari 2022

23.18

Dalam Rangka Mewujudkan Zero Halinar/Bersih Lapas Muara Enim Gelar Razia Insidentil Kamar Hunian WBP

MUARA ENIM, gmjnews.co.id- Dalam rangka Deteksi Dini terjadinya Gangguan Keamanan dan Ketertiban, Lembaga di Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim menggelar Razia Insidentil Kamar Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kamis, (24/02/2022)

Seusai Pelaksanaan Apel Pagi,  Satgas Kamtib dan Satopspatnal menyisir satu persatu kamar hunian WBP untuk dilakukan penggeledahan. Selain itu para Warga Binaan juga dikumpulkan untuk diberikan pengarahan dalam menjalani masa pembinaan di Lapas Muara Enim.

Dalam Pers Release Kalapas Muara Enim Herdianto melalui Kasat opspatnal Agusnadi membeberkan bahwa untuk hasil razia yang kita laksanakan pada hari ini di temukan 1 unit Handphone, 1 buah baterai, serangkaian Potongan Tali, Kawat dan sendok besi dan untuk Narkoba Nihil.

" Kegiatan Razia ini, kita lakukan terus secara berkala. Kami terus berkomitmen dan melakukan berbagai langkah dalam rangka mewujudkan Lapas Muara Enim Zero Halinar / Bersih dari HP, Pungli dan Narkoba " Ujar Agusnadi

Ditempat yang sama Ka.KPLP Ressy Setiawan menuturkan sebagaimana Intruksi dari Dirjen Pas dalam menciptakan Pemasyarakatan Maju adalah salah satunya dengan melakukan Langkah Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban dengan melaksanakan Razia Insidentil untuk meminimalisasi resiko keadaan gangguan keamanan di Lapas Muara Enim.

Pelaksanaan kegiatan Razia Insidentil ini berjalan aman dan tertib yang di ikuti oleh seluruh pejabat struktural, staf dan Regu Pengamanan yang sedang bertugas" (Heryadi)
21.40

Monitoring Vaksin Covid-19, Muchendi Kunjungan Ke Puskesmas Rantau Panjang

OGAN ILIR, gmjnews.co.id- Guna untuk memonitoring pelaksanaan vaksin covid-19 Muchendi Mahzareki dari komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan melakukan kunjungan ke Puskesmas Rantau Panjang Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir (OI), Kamis (24/02/2022).

"Kedatangan kita hari ini, karena kita dari komisi V DPRD sumsel yang merupakan mitra jadi kita kunjungan ke puskesmas, ya tujuan kita untuk memantau sejauh mana kegiatan vaksinasi ini sudah berjalan, dan Alhamdulillah sejauh ini semuanya sudah berjalan dengan lancar" Kata Muchendi.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Rantau Panjang Titin Kristinasari, Am.Keb, SKM mengatakan pihaknya akan terus kerja sama dengan kades yang ada di kecamatan Rantau Panjang untuk mendata. Dia menerangkan untuk vaksin tidak mengalami kekurangan.

“Insya Allah minggu ini kita sudah tahu berapa warga di kecamatan rantau panjang yang sudah vaksin. Kita sudah rapat dengan pak Camat, 6-11 sudah mencapai 92 persen, untuk desa 79 persen, dan nantinya kita akan terus genjot vaksin hingga mencapai 100 persen" Imbuhnya. (Red)
20.03

Sharing Informasi Tahapan Pemilu 2024, Ketua DPD Partai Golkar Bersilaturahmi Bersama KPU Ogan Ilir

OGAN ILIR, gmjnews.co.id- Dalam rangka menjalin silaturahmi sekaligus konsultasi berkaitan tentang sharing informasi tahapan dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 mendatang, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir (OI) Ir H Endang PU Ishak beserta jajaran, Rabu (23/2) mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten OI di Jalinsum Indralaya-Kayuagung. Kedatangan para pengurus DPD partai Golkar Kabupaten OI dalam rangka menjalin silaturahmi disambut hangat Ketua KPU Kabupaten OI Dra Massuryati beserta Komisioner di ruang kerjanya.

Ketua KPU Kabupaten OI Dra Massuryati mengatakan, walaupun secara sekilas peraturan KPU belum diterbitkan oleh KPU Republik Indonesia. Akan tetapi, KPU tetap mengacu kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. "Jadi dalam masa tahapan pemilu adalah selama 20 bulan, pada masa 18 bulan adalah masa persiapan pendaftaran partai politik, 14 bulan masa verifikasi partai politik serta sembulan bulan pelaksanaan pendaftaran calon legislatif partai politik sebelum hari pemungutan suara," Kata Massuryati.

Sementara itu, Ketua DPD partai Golkar Kabupaten OI Ir H Endang PU Ishak menyampaikan terima kasih kepada pihak KPU Kabupaten OI serta Bawaslu Kabupaten OI yang telah menerima silaturahmi sekaligus memberikan informasi tentang tahapan Pemilu 2024 mendatang kepada DPD Partai Golkar Kabupaten OI. "Semoga kerjasama ini membawa demokrasi Indonesia, khususnya di Kabupaten OI akan lebih baik dan sukses demi kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat," ucap Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten OI.(Red)
19.47

Pelajar Kelas XI dan XII SMA Negeri 1 Tanjung Raja Lakukan Perekaman E-Ktp

OGAN ILIR, gmjnews.co.id- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir (OI) melalui petugas perekaman e-ktp Kecamatan Tanjung Raja bekerjasama dengan SMA Negeri 1 Tanjung Raja melakukan perekaman e-ktp di SMA Negeri 1 Tanjung Raja, Kamis (24/02/2022).

Sebanyak kurang lebih 200 siswa atau pelajar yang dilakukan perekaman, untuk siswa yang direkam yakni siswa kelas XI dan XII yang berusia antara 16 hingga 17 tahun.

"Perekaman hari ini kita lakukan kepada siswa usia 16 hingga 17, adapun untuk ketentuan bagi siswa yang sudah berusia 17 tahun untuk e-ktp sudah bisa langsung dicetak, sedangkan untuk usia 16 tahun nanti bisa dicetak setelah mereka berusia 17 tahun" Kata Kadin Dukcapil OI Akh. Lutfi melalui Kasi Pendataan Penduduk Dukcapil OI, Citra Rahmawati, SE.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Raja Dra. Sutinawati, M.Si ketika diwawancarai terkait perekaman e-ktp tersebut menyambut baik dengan adanya program tersebut.

"Kami dari pihak sekolah tentunya menyambut baik program perekaman e-ktp ke sekolah-sekolah, terutama di SMA Negeri 1 Tanjung Raja, dengan adanya perekaman ini bisa mempermudah siswa dalam hal kependudukan, terutama dalam hal identitas yakni KTP" Ujarnya. (Emi/Di2/Red)

18.16

Pemerintah Diingatkan Indonesia Akan Hadapi Jurang Fiskal dan Ekonomi yang Berat Pada 2023

JAKARTA, gmjnews.co.id- Pemerintah diingatkan akan menghadapi ancaman jurang fiskal dan ekonomi pada 2023 mendatang, karena pemerintah saat ini tidak memiliki uang, sementara jumlah utang, serta beban bunga utang terus meningkat.

"Jadi sebenarnya, ada benarnya juga apa kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa titik kritis dan paling berat adalah  pada 2023. Tahun 2023 itu, jurang sangat berbahaya bagi fiskal kita," kata Said Didu, Sekretaris BUMN 2015-2010 dalam Gelora Talk bertajuk 'Polemik JHT, Kemana Dananya?', Rabu (23/2/2022) petang.

Diskusi ini juga menghadirkan Menteri Keuangan Tahun 1998 Fuad Bawazier dan Ketua Umum KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Jumhur Hidayat. Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik memberikan pengantar diskusi.

Said Didu menegaskan, ancaman fiskal dan ekonomi pada 2023 bagi Indonesia sangat nyata. Ia menjelaskan, dalam Perppu No.1 Tahun 2020, pemerintah hanya diizinkan menaikkan fiskal 3 persen, tapi faktanya sampai 6 persen.

"Jika publik ingin paham, kalau defisit fiskal sesuai UU 3 persen,  maka pemerintah boleh menambah utang Rp 500 triliun dari PDB, dimana PDB diperkirkan sekitar Rp 1.700-1.800. Tapi utang sekarang mencapai Rp 1000 triliun," ujarnya.

Sementara pendapatan negara pada 2022 ini diperkirakan Rp  1.800-1.900 triliun. Artinya, uang masuk sekitar Rp 2.300- 2.400 triliun, maksimun Rp 2.500 triliun pada 2023. Sedangkan belanja sekarang sudah mencapai Rp 2.800-2900 triliun, jika ditambah anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), maka pengeluaran menjadi Rp 3.000 triliun.

"Artinya, pemerintah terpaksa belanja hanya Rp 2.500 triliun  yang dibolehkan di 2023. Sementara pengeluaran untuk bunga dan utang saja, perkiraan saya Rp 900-1.000 triliun pada 2023. Berarti yang tersisa Rp 1.100-1.200 triliun. Untuk bayar gaji dan lain-lain Rp 800 triliun, untuk transfer ke daerah Rp 200 triliun total jadi Rp1.000 trliun. Jadi uang yang tersisa hanya Rp 200 triliun, sementara pemeliharaan jalan dan subsidi pupuk Rp 400 triliun," ungkapnya.

Said Didu menduga soal kebijakan pengambilan dana Jaminan Hari Tua (JHT) pada usia 56 ada kaitannya dengan kondisi keuangan pemerintah tersebut, karena dana JHT ditempatkan di Surat Utang Negara (JHT). 

"Kenapa 56 tahun, sepertinya BP Jamsostek membeli SUN yang periodenya panjang, karena kalau ditarik di depan pemerintah akan kewalahan," katanya.

Perlu diketahui, kata Said Didu, SUN ini tidak laku dijual, tidak ada masyarakat dan asing yang membeli. SUN sebagian besar dibeli Bank Indonesia (BI) dan bank-bank Indonesia dengan nilai mencapai Rp 1.300.  Hal ini sudah diingatkan Internasional Monetary Fund (IMF) agar BI tidak membeli SUN di pasar domestik.

"Saya juga menduga betul, penggunaan BPJS Kesehatan untuk pengurusan macam-macam  ada kesulitanya dengan dana pemerintah. Sebab, harus menyedot uang sebesar-besarnya yang ada di masyarakat agar menutupi kesulitan fiskal yang dihadapi," tegasnya.

"Jika uang JHT ditahan, dan bunganya ditanggung, karena SUN itu diterbitkan pemerintah dan bunganya dibayar pemerintah. Tetapi apakah manfaat bunganya linear untuk para pekerja?" imbuh Said Didu.

Hal senada disampaikan Menteri Keuangan Tahun 1998 Fuad Bawazier. Apabila pemerintah mengatakan, bahwa fiskal dan ekonomi Indonesia berjalan dengan baik (going to well)  atau baik-baik (fine-fine) dinilai main-main saja.

"Sebetulnya, memang posisinya itu berat. Kalau di luar negeri sudah melakukan gerakan-gerakan kita akan terasa nanti, sekarang belum saja," kata Fuad.

Fuad menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,6 persen saat ini, tidak bisa meningkatkan daya beli masyarakat, pertumbuhan konsumsi masyarakat masih 2 persen. Harusnya pertumbuhan ekonomi kita 4-5 persen di tengah inflasi global dan naiknya harga komoditas.

"Tapi soal minyak goreng yang harganya aneh dan langka saja pemerintah sudah kewalahan. Uang kita itu habis untuk pembayaran utang dan belanja rutin. Jadi tidak perlu nunggu sampai 56 tahun atau 30-40 persen, kasih saja semua. Nanti kalau mau, dimulai lagi yang baru. Daya beli masyarakat rendah, kenapa uangnya mesti ditahan," katanya.

Menurut Fuad, pemerintah sebaiknya menunda pengeluaran yang tidak perlu untuk mengurangi beban utang seperti proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dan pemindahan IKN. Sebab, proyek dikhwatirkan akan mangkrak apabila pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir di 2024 mendatang.

"Kalau soal Ibu kota baru, ya lihat saja nanti. Kalau presidennya baru, bagaimana, apakah diteruskan atau tidak ? Kalau presiden baru, nggak nerusin ya mangkrak. Itu contoh-contoh  pengeluaran yang nggak perlu, sebaiknya distop," katanya.

Fuad juga mengingatkan, kemungkinan terjadinya ledakan sosial dan politik pada 2023, jika melihat kondisi perekonomian Indonesia saat ini. 

"Kalau kayak begini berat betul, pengeluaran tidak perlu tidak ditunda, padahal itu mengurangi beban utang dan beban ledakan. Saya kira akan terjadi terjadi itu,  ledakan tahun 2023," tandas Fuad. 

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat berharap, perintah Presiden Jokowi kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menaker Ida Fauziyah untuk merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang JHT bisa memberikan solusi bagi pekerja.

"Soal JHT sebaiknya ada opsi-opsi untuk pengambilan, tidak harus ditahan sampai 56 tahun. Karena dana itu, akan digunakan untuk menyambung hidup sampai dia (pekerja) dapat lagi pekerjaan," kata Jumhur.

Jumhur mengingatkan, agar dana JHT tidak digunakan untuk membiayai proyek lagi seperti yang telah terjadi sebelumnya, dimana dana BPJS Ketenagakerjaan Rp 10 triliun diinvestasikan untuk pembangunan LRT Palembang. 

"Sampai sekarang kita tidak tahu tindak lanjutnya, nah kita mengingatkan soal JHT ini, kalau tujuannya untuk edukasi sih bagus-bagus saja, tapi kalau digunakan untuk pendanaan proyek lagi, itu yang tidak boleh," kata Jumhur.

Namun, Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, isu JHT saat ini telah memasuki fase antiklimaks setelah Presiden Jokowi memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menaker Ida Fauziyah untuk merevisi Permenaker No 2 tahun 2022.

"Meskipun isu soal Permenaker no 2 tahun 2022 telah memasuki antiklimaks, isu ini tidak bisa lepas begitu saja, ketika kita mencoba meletakkannya dalam konteks yang lebih besar," katanya. 

Konteks besar tersebut, Mahfuz melanjutkan, yakni situasi sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat luas. "Yang tentu saja tekanan dan himpitannya dari waktu ke waktu terus bertambah dan semakin merisaukan," kata dia.

Mahfuz menilai informasi yang disampaikan narasumber memberikan warning atau peringatan kepada semua pihak, termasuk pemerintah untuk melakukan upaya mitigasi terhadap kondisi fiskal pada 2023.

"Kita tidak tahu, apakah pelemahan tren ekonomi global ini memperburuk situasi itu. Tetapi punya waktu untuk memitigasi  ini, dan berani mengambil kebijakan pereventif atau korektif atas semua kebijakan program-proram yang sudah berjalan. Sebab, keresahan sosial semakin menjalar, dan hal ini perlu dibaca betul oleh pemerintah," kata Mahfuz.

Sebagai penyambung suara masyarakat, Mahfuz berharap agar media ikut membantu menyuarakan situasi ini mengenai situasi kritis fiskal pada 2023.

"Kita mengangkat tema ini sebenarnya untuk menerangi jalan masyarajat di depan, bahwa ada ancaman serius, bukan berarti kita tidak punya harapan dengan kondisi yang tidak terus membaik. Tapi kita paling tidak telah menyiapkan upaya mitigasi untuk menghadapi situasi terburuk pada 2023," katanya.

Mahfuz menegaskan, apa yang disampaikan tokoh-tokoh nasional seperti Said Didu, Fuad Bawazier dan Jumhur Hidayat bukan didasarkan pada 'kebencian' kepada pemerintah, melainkan sebagai upaya bersama mencari untuk solusi untuk mengakhiri krisis saat ini.

"Kalau pemerintah merasa situasi ini normal-normal saja, aman-aman saja, padahal tidak. Apalagi kalau ada kekuatan global yang bergerak dan situasi di Indonesia tidak dikelola dengan baik, bisa memicu revolusi sosial," tegas Mahfuz. (Ril/Red)
04.40

Terkait Penyaluran BPNT Tunai, Pihak Kantor Pos Tanjung Raja Enggan Berkomentar

OGAN ILIR, gmjnews.co.id- Penyaluran BPNT Tunai secara serentak hari ini mulai disalurkan melalui kantor pos, yakni sebesar enam ratus ribu rupiah periode januari, februari, maret.

Seperti yang terlihat di kantor pos tanjung raja kecamatan tanjung raja kabupaten Ogan Ilir (OI), puluhan warga mengantri untuk mengambil bantuan BPNT Tunai tersebut, Rabu (23/02/2022).

Namun sangat disayangkan, dan mungkin memang lagi sibuk karena banyaknya masyarakat yang mengantri untuk mengambil uang bantuan, sehingga pihak kantor pos tanjung raja enggan berkomentar.

"Maaf pak kami sekarang lagi pusing, besok saja, kami sibuk, pusing, banyak selisih dalam pembagian, ini saja kami mau ke bank pula, aduuuh pening kepala, maaf kami tidak bisa diwawancarai," ucap salah satu pegawai pihak kantor pos sembari berlalu meninggalkan awak media.

Sementara itu, salah satu awak media mengaku kecewa dengan jawaban dari pihak kantor pos tanjung raja yang enggan berkomentar, karena ini kan perdana BPNT dibagikan secara tunai di kantor pos.

"Kita kecewa dengan pihak kantor pos tanjung raja, apa susahnya memberikan sedikit keterangan, agar pemberitaan bisa jelas, karena kan ini perdana" Ujar salah satu awak media. (Emi/Red)
04.23

Hari Ini BPNT Tunai Mulai Disalurkan Di Kantor Pos

OGAN ILIR, gmjnews.co.id- Hari ini penyaluran bansos sembako BPNT secara tunai melalui PT. Pos Indonesia mulai dilaksanakan. Demikian halnya, di kantor Pos yang berlokasi di Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir (OI), terlihat warga penerima manfaat telah berkumpul sembari menunggu antrian pemanggilan sesuai jadwal dan daerah masing-masing, Rabu (23/02/2022).

Sesuai perintah Presiden Jokowi dan Kemensos RI, percepatan penyaluran bansos sembako tunai ini di rapel selama 3 bulan, terhitung sejak Januari hingga Maret sehingga warga menerima Rp 600 ribu/ 3 bulan.

Fitri, warga desa Kecamatan Kandis  mengungkapkan bahwa dirinya sangat senang atas perubahan kebijakan ini. Dengan diganti uang tunai seperti ini, ia bisa membelanjakan uang bansos sembako sesuai kebutuhan tanpa harus dipaketkan seperti sebelumnya.

"Alhamdulillah, kami senang akhirnya kami bebas belanja sembako sesuai kebutuhan, seperti beras, ikan/daging ayam, cabe dan sebagainya tanpa dipaketkan lagi seperti yang didapat di e warung selama ini. Lebih enak gini, bisa beli macam-macam bahan pokok dan antara nilai uang dengan jumlah barang jadi lebih pas, tidak kurang", katanya. (Emi)
03.50

Sinergitas Antar Penegak Hukum : Lapas Muara Enim bersama Satintelkam Polres Muara Enim Gelar Pemeriksaan Senjata dan Amunisi


MUARA ENIM, gmjnews.co.id- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim menerima kunjungan Tim Satintelkam Polres Muara Enim yakni Aiptu Handrian Ishak, Bripka Hendra Paliama, Brigadir Darmadi serta Briptu Dwi Putra Negara guna melakukan pengecekan dan pemeliharaan secara rutin senjata api dan amunisi di Lapas Muara Enim hari ini, Rabu (23/02/2022).

Wujud sinergitas antar Aparat Penegak Hukum tersebut, disaksikan langsung oleh Ka. KPLP Ressy Setiawan, Kasi Adminitrasi Kamtib Agusnadi, Kasubsi Keamanan Kiki Candra serta Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib Nekson Iskandar, bertujuan untuk pemeriksaan atau pengecekan senjata api guna mengetahui jumlah rill senjata api serta jumlah amunisinya.

Kalapas Muara Enim melalui Kasi Administrasi Kamtib, Agusnadi menjelaskan “Jika nanti hendak digunakan, sudah dalam keadaan siap pakai, selain itu pengecekan juga ditujukan untuk pengurusan izin buku PAS Senpi,” ujarnya.

Hasil pemeriksaan tersebut yakni senjata dan amunisi berada dalam kondisi baik, dan berjumlah cukup untuk menunjang kegiatan pengamanan di Lapas Muara Enim “Kami berharap Lapas Muara Enim selalu aman dan kondusif” pungkas Hadrian Ishak mewakili Satintelkam Polres Muara Enim. (Heryadi)
03.42

Perkuat Sinergitas, Kalapas Muara Enim Gelar Coffe Morning Bersama Awak Media

MUARA ENIM, gmjnews.co.id– Dalam rangka mempererat hubungan komunikasi dan sinergitas dengan media, Kalapas Muara Enim Herdianto, Amd.IP, SH, MSi hari ini menggelar coffee morning dengan sejumlah awak media Kabupaten Muara Enim (23/02/2022).

Acara yang digelar di Aula Lapas Kelas IIB Muara Enim tersebut dihadiri pejabat struktural dan puluhan awak media baik dari media online, media cetak dan media elektronik wilayah Kabupaten Muara Enim.

Pada kesempatan itu, Kalapas Muara Enim menyampaikan kegiatan ini dalam rangka merajut tali silahturahmi dan memperkuat sinergitas antara Lapas Muara Enim dan insan pers di Muara Enim.

"Dengan terjalin nya kerjasama yang baik, kami berharap dapat memperkuat sinergitas yang telah lama terjalin sebelum nya serta layanan pubilk dan inovasi pada lapas Muara Enim dapat di berita kan secara luas" ujar Herdianto

Insan pers Muara Enim yang tergabung dalam paguyuban sahabat pemasyarakatan mengucapkan terima kasih kepada Kalapas Kelas IIB Muara Enim beserta jajarannya yang telah menjalin silaturahmi dengan rekan-rekan wartawan, semoga kedepan tetap saling bersinergi dalam menjalankan tugas. (Heryadi)
01.11

Kepergok Petugas yang Sedang Patroli, Maling Kabel Jalan Tol Digaruk Tim Crocodile Polsek Pemulutan


OGAN ILIR, gmjnews.co.id- Tim Crocodile Polsek Pemulutan meringkus seorang pelaku pencurian kabel di jalan tol Kayuagung-Palembang. 

Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantiyo Sandhy, melalui Kapolsek Pemulutan AKP Herry Yusman menerangkan, penangkapan pelaku berawal saat Tim Crocodile melaksanakan patroli pada Rabu (23/2/2022) dini hari sekira pukul 02.20.

Saat petugas melintas di Desa Harapan, tepatnya di bawah jembatan tol Palembang-Kayu Agung-Lampung STA 364, Tampa seseorang yang dicurigai sedang berupaya mencuri kabel milik PT Waskita Sriwijaya Tol.

"Kemudian anggota kami melakukan pengejaran terhadap pelaku, namun yang bersangkutan melarikan diri," kata Herry kepada wartawan. 

Namun barang-barang milik pelaku tertinggal di TKP termasuk handphone dan sebilah parang.

Dari barang-barang milik pelaku yang tertinggal di TKP, petugas melakukan pengembangan hingga didapatkan identitas pelaku. 

"Kemudian Tim Crocodile melakukan penggerebekan di rumah pelaku, namun yang bersangkutan tidak ada di rumah," ungkap Herry. 

Sekira pukul 06.30, petugas menyusuri sungai dimana pelaku sering melintas menggunakan perahu.

Saat menyusuri sungai sebelum jembatan penghubung Desa Babatan Saudagar, petugas melihat pelaku melintas menggunakan perahu. 

Pelaku beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Pemulutan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

"Pelaku atas nama Junaidi, usia 42 tahun kini ditetapkan tersangka. Barang buktinya ada perahu, parang, kapak, tang, gergaji besi, gulungan kabel, kunci pas, lampu senter kepala dan handphone," terang Herry. 

Akibat pencurian yang dilakukannya, pihak operator jalan tol mengalami kerugian se sebesar Rp 22 juta. 

"Tersangka dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Herry. (Ril/Red)

Senin, 21 Februari 2022

21.03

Terkait Kelangkaan Minyak Goreng, Ini Kata Disperindag Ogan Ilir

OGAN ILIR, gmjnews.co.id- Terkait kelangkaan minyak goreng di sejumlah warung dan juga mini market yang di wilayah Kabupaten Ogan Ilir (OI) beberapa hari yang lalu, membuat masyarakat mengeluh.

"Iya pak, katanya minyak goreng murah, namun sulit sekali ditemui, baik di warung-warung maupun di sejumlah mini market, percuma murah kalau tidak ada" Kata salah satu warga Emi.

Menanggapi hal tersebut kepala Disperindag Ogan Ilir Tapip ketika diwawancarai, Selasa (22/02/2022) terkait kelangkaan tersebut mengatakan bahwa, untuk sidak saat ini kita masih koordinasi dengan dinas perdagangan provinsi sumatera selatan.

"Untuk sidak, nanti ya, karena saat ini kami masih berkoorinasi dengan pihak dinas perdagangan provinsi sumatera selatan" Singkatnya. (Red)
21.00

Diduga Korsleting Listrik, Pasar Tanjung Raja Hangus Terbakar

OGAN ILIR, gmjnews.co.id- Sebanyak tujuh toko yang ada di pasar Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir (OI) hangus terbakar, Senin (21/02/2022).

Berdasarkan informasi, adapun ke tujuh toko tersebut adalah milik Anang igil (Toko sembako), Urif (gilingan daging), Idin (beras dan kantong), Anang igil (tukang ayam), Muhlis (arang, kran), Samsul (manisan), Buana (ayam).

Kemudian selain toko ada juga lapak los sebanyak 12 Lapak / Los, yakni lapak/ los milik Hafiah (Sayur), Maryati (sayur), Rumyah (sayur), Nurhayati (sayur), Lani (tempe), tukfah (Sayur), Lis (Sayur), Lani (kosong), Nurwili (Sayur), Fat (sayur), Lani (sayur), dan Bakar (gorengan) 

"Peristiwa tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 23.30 Wib telah terjadi peristiwa kebakaran di pasar tanjung raja yang mengakibatkan 7 (Tujuh) Unit Toko dan 12 (Dua Belas) Lapak Berjualan (Los) habis terbakar" Kata Kapolsek Tanjung Raja AKP. Joko Edi Santoso, Selasa (22/02/2022).

Dikatakan Kapolsek, untuk sumber api belum diketahui namun diduga berasal dari konsleting listrik, seluruh berhasil dipadamkan oleh warga secara gotong royong dan Dibantu 2 unit mobil Damkar dan 1 Unit Mobil pemadam BPBD dari Kabupaten OI,  sekitar pukul 02.00 Wib pada hari selasa tanggal 22 Februari 2022 api berhasil dipadamkan.

"Adapun kerugian akibat dari kebakaran tersebut sebanyak 7 (Tujuh) Toko dan 12 (Dua Belas) Lapak Jualan (Los) terbakar, sedangkan untuk korban Jiwa Nihil dan kerugian materi rumah beserta isi ditaksir sebanyak Satu Miliyar Rupiah" Terangnya. (Emi/Di2/Red)

Minggu, 20 Februari 2022

21.42

Operasi Senpi Musi 2022 : Polsek Pemulutan Terima Penyerahan Sepucuk Senpira dari Kepala Desa

OGAN ILIR, gmjnews.co.id- Polsek Pemulutan menerima penyerahan senjata api rakitan (senpira) dari warga. 

Seperti diketahui, saat ini Polda Sumatera Selatan sedang melaksanakan Operasi Senpi Musi 2022 untuk menekan angka kejahatan. 

Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantiyo Sandhy, melalui Kapolsek Pemulutan AKP Herry Yusman menerangkan, senpira yang diserahkan yakni oleh Kepala Desa Pipa Putih. 

"Kepala desa menerima serahan senpira dari warganya. Dan hari ini tepatnya pukul 09.00, yang bersangkutan menyerahkannya kepada kami," kata Herry kepada wartawan, Senin (21/2/2022). 

Herry mengatakan, senpira yang diserahkan jenis Revolver 5 silinder berisikan dua butir amunisi. 

Pada proses serah-terima senpira, Herry didampingi Wakapolsek Pemulutan Iptu Ahmad Rosyidi dan Kanit Reskrim Ipda Zulkarnain. 

"Menyampaikan instruksi pimpinan, kami mengimbau masyarakat agar sukarela menyerahkan senpira ke pihak berwajib. Jika tidak, maka konsekuensinya akan berurusan dengan hukum," tegas Herry. (Ril/Red)
18.17

Berikan Solusi Atasi Krisis, Rokhmin: Jokowi dan Anggota Kabinet Perlu Baca Buku Karya Anis Matta


JAKARTA, gmjnews.co.id - Menteri Kelautan dan Perikanan RI Periode 2001-2004 Rokhmin Dahuri menilai produktivitas bangsa Indonesia dalam menulis buku sangat rendah, kalah dari India.

Padahal produktivitas dalam menulis buku itu, salah satu indikator suatu bangsa dalam menguasai sains dan teknologi. Sebab, bangsa yang maju akan menerapkan sains dan teknologi dalam kesehariannya.

"Sedihnya bangsa Indonesia produktivitas menulis bukunya dalam kategori sangat rendah. Dengan India kita kalah. Hal ini mengindikasikan bangsa kita tidak sedang baik-baik saja," kata Rokhmin dalam Bedah Buku 'Pesan Islam Menghadapi Krisis' karya Anis Matta yang diselenggarakan Majelis Gelora Cinta Rosul, Minggu (20/2/2022).

Menurut Rokhmin, buku yang ditulis Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) tersebut sangat relevan untuk diimplementasikan di Indonesia. 

Sebab, ketika pemimpinnya memiliki iman dan takwanya kuat, maka umatnya akan berjaya. 

Hal itu, sebagaimana bisa dilihat dari zaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rosyidin. Kemudian masa Umar bin  Abdul Aziz, Harus Al Rasyid, kemudian Muhammad Al Kahfi umat Islam berjaya selama 10-11 abad.

"Jadi pemimpin memang harus punya kapabilitas, ipteknya kuat, juga imtak nya membara.  Maka jika kita ingin menjadikan Indonesia sebagai baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur (negeri yang baik dengan Rabb (Tuhan) yang Maha Pengampun). Spiritualitas adalah kuncinya," katanya.

Karena itu, sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia,  kondisi Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Kesenjangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia, setelah Rusia dan Thailand, dimana 1 persen orang kaya menguasai 49 persen kekayaan negara.

"Mohon maaf, 1 persen orang kaya di Rusia itu semuanya pribumi. Begitu juga di Thailand. Sedangkan di Indonesia menurut Pak Jokowi nasionalismenya rendah. Ada 11 Ribu Triliun uang konglomerat disimpan di luar negeri," katanya.

Hal ini mengindikasikan, konglomerat kita nasionalismenya masih rendah. Jika nasionalismenya tinggi, maka Rp 11 triliun atau sekitar tiga kali APBN saat ini, akan diivestasikan untuk membangun pabrik di Indonesia.

Rokhmin mengatakan, buku 'Pesan Islam Menghadapi Krisis' yang ditulis berdasarkan Alquran dan Al Hadits menjadi alasan rasional, bahwa sistem kehidupan yang dibuat manusia seperti komunisme misalnya, tidak sesuai dengan fitrah manusia.

"Secara rasional, komunisme tidak sesuai dengan fitrah manusia. Bagaimana sistem ekonomi harus dibangun atas dasar sama rata sama rasa. Seharusnya orang cerdas, orang yang saleh, bekerja kerjas mendapat reward dunia, tidak sama dengan orang yang malas, preman, mabok dan lain sebagainya," ujar Rokhmin.

Ia mengatakan, hampir 1.000 tahun umat Islam pernah menguasai sepertiga dunia. Ketika umat Islam menguasai dunia,  kehidupan manusia sangat adil, sains dan teknologi sangat berkembang.  

Rokhmin berharap umat Islam agar selalu berpedoman pada Alquran dan Hadits, karena memberikan solusi dalam mengatasi krisis dan musibah saat ini, diantaranya adalah kesabaran. 

Rokhmin menegaskan, apa yang ditulis Anis Matta mengenai cara mendeteksi krisis, memfirasati zaman dalam dinamika geopolitik dan siklus perubahan dunia, harus dibaca oleh semua pihak, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para anggota Kabinet Indonesia Maju.

"Harusnya bedah buku ini, diikuti juga Pak Jokowi. Pak Jokowi dan anggota kabinet harus baca buku ini. Kalau Pak Jokowi dan seluruh anggota kabinetnya membaca buku ini, sesungguhnya menggapai dunia Indonesia Emas tahun 2024, atau dalam bahasa Anis Matta bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ke 5 di dunia," tegasnya.

Pemerhati Dinamika Gerakan Islam Nasiwan mengatakan,  buku 'Pesan Islam Menghadapi Krisis' memberikan inspirasi dan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi sekarang.

"Saya sudah membaca buku ini, tidak terlalu berat. Apa yang  disampaikan membawa inspirasi, bahwa Islam tetap menjadi solusi terhadap berbagai persoalan yang kita hadapi sekarang," kata Nasirwan.

Lektor Kepala FISIP Universitas Negeri Yogyakarta ini menilai, Anis Mata memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pikiran orang, tidak hanya orasi tapi juga sebagai penulis. 

"Ustad Anis Matta menawarkan cara pandang Islam dengan narasi menghadapi krisis bermula dari pembenahan ekosistem. Menawarkan narasi dalam menyelesaikan masalah bangsa sebagai revolusi saraf atau pemikiran. Ini sangat mempengaruhi, tapi buku ini tidak sedang menyebabkan perlawanan massal terhadap kekuasaan segera. Ini penting sekali," katanya.

Tgk Muhammad Yusuf A Wahab, Ketua Umum Himpunan Ulama Dayah Aceh menambahkan, Islam telah memberikan rumusan bagi manusia untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat, termasuk juga rumusan revolusi politik dan teknologi.

"Jadi untuk memperbaki kondisi sekarang, para pemimpinnya harus punya kapasitas. Kalau tidak punya kapasitas, tunggulah kehancurannya. Pemimpin yang punya kapasitas itu adalah pemimpin yang bisa memperbaiki umatnya," kata Tgk Yusuf.

Buku karya Anis Matta ini, ia harapkan dapat memberikan inspirasi bagi para pemimpin-pemimpin di Indonesia untuk memperbaiki kondisi bangsa dan membawa Indonesia menuju 5 besar dunia.

"Cita-cita kita membawa Indonesia menuju kekuatan 5 besar dunia itu bukan hal mustahil, tapi bisa menjadi sebuah keniscayaan," kata Imam Besar Barisan Muda Ummat ini menutup. (Ril/Red)
02.27

Polsek Pemulutan Gelar KRYD di Jalan Lintas Pegayut, Sisir Lokasi Rawan Kejahatan

OGAN ILIR, gmjnews.co.id- Untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, Polsek Pemulutan Polres Ogan Ilir menggelar razia dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).

Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantiyo Sandhy, melalui Kapolsek Pemulutan AKP Herry Yusman mengatakan, KRYD ini dilaksanakan di Jalan Lintas Pegayut pada Sabtu (19/2/2022) malam mulai pukul 20.00.

“Semalam kami melaksanakan KRYD untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas,” kata Herry didampingi Kanit Reskrim Ipda Zulkarnain, Minggu (20/2/2022).

Herry menerangkan, kegiatan di lapangan juga diikuti Kanit Intelkam Ipda Andri Kusuma, Ps. Kanit Binmas Aiptu Budiar, Ps. Kanit Samapta Aipda Arpan Beni, Ps. Kanit Propam Aipda Marwan Syarif, Ps. Kasium Bripka Novriandy dan sejumlah personel Polsek Pemulutan. 

“Sasaran KRYD ini yakni kejahatan 3C, penyalahgunaan senpi dan sajam, premanisme, narkoba serta miras,” jelas Herry.

Adapun hasil giat ini telah dilakukan teguran bagi pelanggar pengguna kendaraan yang tidak menggunakan helm dan masker.

Giat KRYD selesai pada pukul 23.00 dalam keadaan aman kondusif dan dilanjutkan patroli hunting di daerah rawan 3C wilayah hukum Polsek Pemulutan.

“Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker,” pesan Herry. (Ril/Red)

Sabtu, 19 Februari 2022

22.34

HNU Tinjau Kampung Kemayoran Berwarna

MUARA ENIM, gmjnews.co.id- Bupati Muara Enim Bapak Dr. H. Nasrun Umar, SH. MH (HNU) didampingi Kadin Pariwisata dan Ekraf Muara Enim ISDRIN, ST Bersama Pihak Polres Muara Enim dalam hal ini diwakili Kasat Binmas Polres Muara Enim AKP. Desi Azhari, SH.M.Si didampingi IPDA. Pol. Apriadi, SH,  Camat Muara Enim Syarifuddin, S.IP. M.Si, Lurah Kelurahan Pasar 1 Muara Enim Mifta Sari, S IP, M.Si, Ketua RW 02 Kemayoran Fideraini. Z dan Para RT serta warga Kemayoran melakukan pengecekan dan kunjungan ke Kampung Kemayoran, guna melihat langsung kondisi proses pengecatan warna warni dan rencana mejadikan Kampung Kemayoran Bewarne dan Kampung Wisata Kuliner yang telah di Programkan oleh Polda Sumsel melalui Polres Muara Enim yaitu Program Kampung Tangguh Nusantara Musi.

Seperti yang disampaikan oleh Kapolres Muara Enim melalui Kasat Binmas Polres Muara Enim Bapak AKP. Desi Azhari, SH.M.Si, bahwa Kampung Kemayoran ini terpilih sebagai Kampung Tangguh Nusantara Musi oleh Polda Sumsel, Program nya yaitu menjadikan Kampung Kemayoran ini menjadi Kampung Kemayoran Bewarne (warna warni) tentu nya harapan kami kedepankan, kampung Kemayoran bewarne ini menjadi salah satu contoh Kampung Wisata Kuliner yang ada di Kota Muara Enim, karena terpilih Kampung Kemayoran ini sebagai Kampung Tua di tengah pusat kota Muara Enim dan dekat dengan Kantor Bupati Muara Enim, Masjid Agung Muara Enim, Taman Kota Serasan Sekundang, Daerah Aliran Sungai Enim dan Perkantoran yang ada di Kabupaten Muara Enim.

Jadi sangat strategis dan mendukung sekali untuk menjadikan salah satu contoh Kampung Wisata Kuliner Kemayoran Bewarne, hal ini tentu nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan usaha dan pekerjaan bagi warga Kemayoran khususnya.

Senada juga apa yang disampaikan oleh Ketua RW 02 Kemayoran Fideraini.Z didampingi Para RT, bahwa kami sangat berterimakasih dan mendukung apa yang telah dilakukan oleh Polda Sumsel melalui polres muara Enim bersama Pemkab Muara Enim yang akan menjadikan Kampung Kemayoran Bewarne ini Kampung Wisata Kuliner, jadi saya menghimbau kepada para RT dan warga Kemayoran, mari kita sama-sama ikut berperan serta dan gotong royong dalam pengecetan rumah-rumah warga yang terdampak warna warni, jaga kebersihan lingkungan, dirawat dan budayakan hidup bersih dan sehat. Tak lupa juga saya menyampaikan Kepada Bapak Bupati Muara Enim bahwa Kampung Kemayoran ini masih terkendala bajir saat hujan datang, jadi harapan saat ini, drainase (parit2) yang ada dilingkungan RW 02 Kemayoran ini segera ditindaklanjuti untuk diperbaiki kembali agar tidak banjir lagi saat hujan datang. 

Freddy Boyas mewakili Pemuda Kemayoran mengucapkan terima kasih kepada Polda Sumsel dan Polres Muara Enim atas Program yang telah dilakukan ini, guna mewujudkan Kampung Tangguh Nusantara Musi dan menjadikan Kemayoran Kampung Bewarne. Dan juga kepada bapak HNU Bupati Muara Enim bersama pihak Polres Muara Enim dan Para OPD Teknis Lainnya, saya ucapkan terimakasih banyak atas kunjungannya hari ini ke Lokasi Rencana Kampung Kemayoran Bewarne, Saya berharap apa yang telah diprogramkan oleh Polres Muara Enim bersama pemerintah daerah ini dapat bermanfaat bagi Masyarakat Muara Enim khususnya Warga Kemayoran Kelurahan Pasar 1 Muara Enim kedepannya dan juga menyampaikan jangan hanya sebagian rumah-rumah warga saja  yang terdampak pengecatan, tapi kalau bisa semua rumah warga yang ada di Kampung Kemayoran juga terdampak pengecatan Warna Warni termasuk atap-atap rumah warga, setiap lorong2 yang ada di hiasi hiasan bunga2 dan setiap rumah2 warga di wajibkan memiliki pot2 kembang yang juga warna warni 

Diakhir giat, Bapak HNU selaku Bupati Muara Enim menyampaikan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekraf Muara Enim serta Pihak Polres Muara Enim dan OPD teknis lainnya, segera untuk tindaklanjuti program ini dan apa2 saja masih menjadi kendala, jangan sampai nanti nya Kampung Kemayoran Bewarne ini sudah menjadi Objek Destinasi Wisata, akan menjadi masalah kedepannya, Saya berharap lahan warga yang terkena dampak area objek wisata tidak ada masalah, pastikan Clear and Clean (tidak ada masalah dikemudian hari) bila perlu dihibahkan oleh Warga setempat secara sukarela rela. Saya berpesan apa yang telah diprogramkan Polda Sumsel bersama Polres Muara Enim dan Pemerintah Daerah kedepannya agar dijaga, diwarat, dikelola dan manfaatkan sebagaimana mestinya.
Terutama masalah banjir, apa yang disampaikan Ketua RW agar OPD teknis untuk segera menindaklanjuti nya.
Intinya saya minta Pihak2 dan OPD2 teknis yang melakukan Rapat bersama terkait Fasilitas Kampung Kemayoran Bewarne beberapa hari yang lalu untuk segera menindaklanjuti nya. (Heryadi)
19.43

Baliho FOKER BERSATU Mulai Terbentang Diwilayah Kertapati

PALEMBANG, gmjnews.co.id- Dengan semangat dan niat mengejar pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan demi kemajuan serta kesejahteraan wilayah kertapati

Segenap pengurus FOKER BERSATU mulai turun memebentagkan baliho sebagai tanda FOKER BERSATU ada ditengah-tengah masyarakat kertapati Sabtu (19/02)

FOKER BERSATU adalah sebagai wadah organisasi kemasyarakatan yang mengedepankan kebersamaan dan menjunjung tinggi azaz gotong royong serta mencerminkan sikap profesional,berkualitas memiliki integritas dan reliqius berorientasi kemasa depan

Memiliki misi membina,merangkul dan menciptakan sumberdaya manusia yang berilmu,berbudi luhur membuka akses hubungan kerjasama dengan instansi

FOKER BERSATU menjadi garda terdepan untuk membangun wilayah kertapati "FOKER BERSATU" Jaya. (Heryadi)

Jumat, 18 Februari 2022

19.10

Pemindahan IKN Perlu Penjelasan dan Narasi Komprehensif, Jika Tidak Akan Terhambat

JAKARTA, gmjnews.co.id- Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Fahri Hamzah mengklaim, dalam sejarahnya, bangsa Indonesia tidak pernah merancang dan membangun ibu kota negara (IKN), termasuk Jakarta. Fahri mencontohkan, Istana Negara adalah bangunan peninggalan Kolonial Belanda.

Demikian juga Gedung DPR/MPR yang sebenarnya adalah Gedung CONEFO yang dibangun Bung Karno.

"Pemindahan IKN adalah ide besar yang memerlukan penjelasan atau narasi yang komprehensif. Jika tidak, penuntasan ide besar tersebut akan terhambat," ujar Fahri dalam Webinar Moya Institute bertajuk 'Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara' di Moya Coffee & Kitchen, Jakarta, Jumat (18/2/2022).

Menurut Fahri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menggagas pemindahan IKN terlihat spontan, walau sudah terencana dengan baik. Karena itu, diperlukan para penutur serta pembela RI 1 untuk membela gagasan besar tersebut.

Fahri mengingatkan, yang dilakukan terhadap IKN baru bernama Nusantara, sejatinya tidak sekadar membangun kota biasa. Tapi, membangun 'wajah' negara, yang mencerminkan Indonesia sebagai negara kepulauan dan mencakup memori sejarah nasional.

"Seharusnya, pembangunan ibu kota negara baru itu tidak lah sama. Ibu kota negara baru ini harus berbasiskan pada ide besar tentang Indonesia, yang bisa diceritakan pada dunia. Harus ada ide besar dan narasi yang baik dan tepat, untuk mengajak bangsa ini bersepakat memindahkan ibu kota negara nya," ujar Fahri.

Eks Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Achir Chaniago menjelaskan, pemindahan IKN merupakan wujud dari upaya transformasi Indonesia.

Dia menyebut, kota besar di Pulau Jawa pada umumnya adalah kota yang kualitasnya tak bertambah karena kepadatan penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun.

Tekanan jumlah penduduk, sambung dia, kemudian melahirkan problem ekologi dan pangan.

"Tak hanya itu, ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa pun 'beranak-pinak'. Konsekuensinya, pertumbuhan kemiskinan di luar Jawa, khususnya Indonesia tengah dan timur meningkat. Ketimpangan sumber daya manusia juga meninggi, akibat ketimpangan sentra-sentra pendidikan unggul, yang menumpuk di Jawa," ucap Andrinof.

Solusi dari semua itu, menurut Andrinof, adalah melakukan transformasi dari pola pembangunan kolonial yang mengandalkan 'magnet' tunggal di Jakarta maupun Jawa, ke model pembangunan merata ke wilayah tengah Indonesia.

"Jadi magnet tunggal itu harus dipecah, dan pemindahan IKN ini adalah upaya untuk memecahkan magnet tunggal itu," kata Andrinof.

Direktur Eksekutif Moya Institute, Hery Sucipto mengatakan, dengan ditandatanganinya Undang-Undang IKN oleh Presiden Jokowi, bangsa ini akan menorehkan sejarah baru dalam peradabannya.

Sejarah baru itu adalah pindahnya IKN dari Jakarta ke wilayah Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Dan pro kontra lumrah dalam negara demokrasi. Dengan catatan, mengungkapkan pendapat itu harus dilakukan secara elegan," kata Hery. (Ril/Red)
03.44

Miris Halaman Sekolah SMPN 12 PLG Seperti Kolam Pemancingan

PALEMBANG, gmjnews.co.id- Miris kondisi halaman sekolah SMPN 12 PLG yang terletak dijalan mataram kertapati sudah beberapa tahun belakangan ini tergenang air seperti kolam pemacingan membuat para siswa bertahun-tahun tidak dapat melaksanakan kegiatan upacara bendera dan kegiatan sekolah seperti olahraga.

Pihak sekolah telah beberapa kali melaporkan kondisi tersebut kepada instansi terkait. Namun, sampai saat ini tidak ada tindakan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang untuk membantu menyelesaikan persoalan genangan air di sekolah itu.

Suparman Sunaryo,Spd Kepala Sekolah SMPN 12 PLG mengatakan yang manakala musim penghujan tiba menimbulkan genangan air halaman tergenang air mencapai 30 CM itu memakan waktu lama surutnya  kondisi ini sudah bertahun membuat siswa-siswi tidak dapat beraktifitas di luar sekolah seperti melaksanakan upacara dan Kegiatan Olahraga" Ungkapnya  Kepada Awak Media gmjnews.co.id Diruang Kerjanya. Jumat (18/2/2022). 

Disinggung Pernah Mengajukan Perbaikan Lapangan Atau Mengajukan Proposal Lainnya ”Suparman, mengatakan Berdasarkan Dari Informasi Informasi Kepala Sekolah Yang Terdahulu Sudah Pernah Juga Disampaikan Bahkan Kepada Wakil Walikota Palembang ibuk Fitri Agustinda, itu Sendiri Sudah Melihat Langsung Kondisi Lapangan Kami. 

Maka Dengan itu Harapan Kami Kepada Pihak  Terkait Baik itu Dari Pemerintah Atau Bahkan Dari Perusahaan Yang Bisa Membantu Kami agar permasalahan ini bisa segera teratasi sehinggah anak-anak didik kami bersekolah aman dan nyaman terus meninggkat dalam hal baik prestasi akademik non akademik"Pungkasnya. (Heryadi)
02.20

Jelang Salat Jumat, Satu Rumah Terbakar di Pelabuhan Dalam OI, Diduga Korsleting Listrik

OGAN ILIR, gmjnews.co.id- Kebakaran melanda sebuah rumah di Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir. 

Menurut keterangan polisi, kebakaran melahap rumah milik warga bernama Sudirman (60 tahun). 

"Kebakaran siang tadi sekira pukul 11.50," kata Kapolres AKBP Yusantiyo Sandhy, melalui Kapolsek Pemulutan AKP Herry Yusman, Jumat (18/2/2022). 

Dijelaskan Herry, kronologi kebakaran berawal saat salah seorang putra pemilik rumah hendak menuju kediaman saudara yang tak begitu jauh dari TKP. 

Ketika kembali ke rumah, saksi bernama Bagus menyaksikan rumah sudah dilalap api. 

"Menurut keterangan saksi mata, api berasal dari bagian depan rumah. Saksi lalu berteriak dan mendatangi tetangga untuk meminta bantuan memadamkan api," ungkap Herry. 

Sekira pukul 12.30, api yang membakar rumah dinding kayu berukuran 8x12 meter itu dapat dipadamkan.

"Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Saat kebakaran, pemilik rumah sedang berada di rumah anaknya," tegas Herry. 

Namun kerugian material dialami pemilik rumah yang juga harus kehillangan perabotan rumah tangga, satu unit sepeda motor dan enam karung padi. 

Berdasarkan penyelidikan dan menurut keterangan saksi mata, api berasal dari korsleting atau hubungan arus pendek listrik. 

"Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai Rp 70 juta. Saat ini situasi di TKP kebakaran aman dan kondusif," terang Herry. (Ril/Red)

Kamis, 17 Februari 2022

06.18

Atasi Kelangkaan Minyak Goreng, Fahri Hamzah: Libatkan Perum Bulog atau Diversifikasi Minyak Kelapa

JAKARTA, gmjnews.co.id - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mempertanyakan kemampuan pemerintah mencegah terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasaran. Sebab, kelangkaan produk penting seperti minyak goreng menandakan barang keperluan lainnya bisa juga terjadi kelangkaan.

"Inikan kalau minyak goreng saja terjadi (kelangkaan, red), kemungkinan terjadi juga di produk lain," kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora dalam Gelora Talk  bertajuk 'Minyak Goreng Langka, Ada Apa?', Rabu (16/2/2022) petang.

Fahri menilai kelangkaan minyak goreng terjadi akibat kurangnya antisipasi dari pemerintah. Seharusnya, kata dia, pemerintah melibatkan Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

"Pemerintah kita melalui BUMN yang bernama Bulog itu disiapkan untuk melakukan kesigapan pangan secara nasional," katanya.

Selain itu, Fahri menyarankan pemerintah membuat suatu regulasi yang kuat terkait dengan kebutuhan pokok dalam negeri.

"Pemerintah harus meramu keputusan agar kita memiliki daya tahan yang kuat dari sektor pangan terutama barang-barang konsumsi yang strategis ini. Sehingga masyarakat tidak terus menjadi korban ketidakstabilan," terangnya.

Fahri kembali menegaskan, minyak goreng adalah kebutuhan pokok masyarakat yang akan berefek domino pada kebutuhkan pokok lainnya. Kebutuhan pokok saat ini, kata dia, menjadi problem struktural yang tidak  diselesaikan pemerintah Indonesia.

"Tentu (kelangkaan ini) punya efek dan berkaitan dengan produk-produk lainnya atau kegiatan-kegiatan di sektor lainnya, seperti rumah tangga maupun bidang industri," ujarnya.

Karena itu, Fahri heran dengan kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Sebab, kelapa sawit sebagai bahan baku produk tersebut diproduksi secara masif dan surplus di tanah air.  

 "Kenapa barang yang kita produksi dalam jumlah yang masif dan surplus justru mengalami kerawanan tadi," katanya. 

Misalnya, pemerintah bisa melihat potensi peningkatan permintaan atau demand terhadap crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah.

Sebab, CPO yang dahulu dipakai sekadar konsumsi sekarang secara masif digunakan untuk keperluan energi terbarukan. 

"Kita tahu presiden juga barusan meresmikan biofuel (biodesel) di Kalimantan Selatan yang salah satunya memakan banyak produk CPO," tutur Fahri.

Perluasan permintaan biofuel tersebut, lanjutnya, membuat potensi kelangkaan minyak goreng bisa terjadi. Hal seperti itu, seharusnya bisa diantisipasi pemerintah dengan menempuh diversifikasi. 

"Sementara itu, diversifikasi dengan minyak kelapa, kita punya garis pantai terpanjang di dunia, itu tidak ada keseriusan melakukan antisipasi," ujarnya.

Hal senada disampaikan ekonom senior Faisal Basri menilai kenaikan harga minyak goreng yang berujung pada kelangkaan stok barang seperti saat ini adalah ulah pemerintah sendiri lewat kebijakan yang dibuat. 

Akibatnya terjadi pergeseran besar dalam konsumsi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di dalam negeri.

Faisal mengatakan konsumsi CPO di dalam negeri yang sebelumnya didominasi oleh industri pangan, kini menjadi industri biodiesel. Lonjakan tajam terjadi sejak 2020 dengan diterapkannya Program B20 (20% kandungan CPO dalam minyak biosolar).

"Biang keladi yang bikin kisruh minyak goreng ini pemerintah karena meninabobokan pabrik biodiesel," kata Faisal.

Konsumsi CPO untuk biodiesel naik tajam dari 5,83 juta ton tahun 2019 jadi 7,23 juta ton tahun 2020. Di sisi lain, konsumsi CPO untuk industri pangan turun dari 9,86 juta ton pada 2019 jadi 8,42 juta ton di 2020.

Pola konsumsi CPO dalam negeri seperti itu dinilai akan terus berlanjut dan diperkirakan porsi untuk biodiesel akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan porsi CPO dalam biodiesel lewat Program B30 atau bahkan lebih tinggi lagi.

"Jadi karena wajib, konsumsinya naik, sawitnya kan tidak meningkat secepat kebutuhan biodiesel (jadi) diambil dari minyak goreng ini, industri pangan ini," bebernya

Faisal menyebut pengusaha lebih cenderung menyalurkan CPO-nya ke pabrik biodiesel karena pemerintah menjamin perusahaannya tidak bakal merugi.

 "Sekarang pemerintah lebih mengedepankan buat energi, buat perut urusan belakangan. Makanya buat energi dimanja, buat perut tidak dimanja," imbuhnya.

"Jadi jangan cepat menyalahkan pengusaha juga karena pengusaha tidak dilarang untuk dapat untung, tentu saja pengusaha akan mencari bidang yang untungnya lebih banyak. Untungnya lebih banyak kalau dia jual ke biodiesel. Yang membuat seperti itu siapa? Ya pemerintah. Jadi pemerintah ini salah kelola, pemerintah yang tidak bisa memerintah," tambahnya. 

Ketua Umum Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (Appsindo) Hasan Basri mengatakan, upaya pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng dan kelangkaannya di pasaran, hanya bertujuan menekan kegaduhan saja.

"Ini  hanya siasat menekan kegaduhan, kita disuapi sedikit digunakan untuk mengurai kegaduhan. Sementara permintaan banyak, pemasokan terbatas, sehingga menimbulkan kelangkaan," kata Hasan Basri.

Hasan menolak pedagang disalahkan dalam hal kelangkaan minyak goreng, apalagi sampai ada tuduhan melakukan penimbunan. Padahal ada pasokan yang dibatasi, sehingga tidak berimbang dengan permintaan, akibatnya barang langka atau sulit ditemukan. 

"Minyak goreng mahal itu yang dipermasalahkan pedagang, sementara kita pedagang itu kan hanya menjual dengan keuntungan yang sangat tipis. Jadi kalau kita sebagai pedagang tidak akan mungkin menyetok minyak goreng yang berlebihan, artinya hari ini paling 2, 3 hari stok kita habis lalu belanja lagi," katnya. 

Akibat permasalahan ini, Hasan cerita banyak pelanggan pasar tradisional lebih memilih membeli minyak goreng di ritel modern. Sebab barang dan harga di ritel moden lebih pasti yakni sebesar Rp 14.000/liter.

Dengan adanya kelangkaan minyak goreng di pasar tradisional, para konsumen memburu pasar-pasar modern seperti Alfamart, Indomaret, dia lebih suka berbelanja ke sana. Ini tentu menjadikan kita pasar tradisional kehilangan pelanggan akibat diskriminatif pemerintah dalam menentukan (harga) minyak goreng," tuturnya.
 
Tidak sedikit juga pelaku ritel modern disebut memanfaatkan momentum ini untuk menarik konsumen dari pasar tradisional. Pemerintah diharapkan memberikan perlindungan kepada pelaku pasar tradisional yang notabene adalah rakyat kecil.

"Namun sepertinya tidak seperti itu yang kami rasakan di lapangan. Lagi-lagi ritel modern yang dimiliki kapitalis-kapitalis besar itu mengambil peran pasar tradisional dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini efeknya sangat buruk bagi kita pasar tradisional," tuturnya.

"Tidak berfungsinya pemerintah sehingga distributor minyak goreng atau produsen minyak goreng itu semaunya saja meletakkan harga. Nah ini yang jadi beban bagi kami, pasar tradisional yang selama ini jadi bulan-bulanan dari masyarakat, kita selalu dianggap sebagai pemicu naiknya harga komoditi minyak goreng, padahal minyak goreng itu naiknya dari sumber utamanya, produsennya," pungkasnya.

Namun sayangnya, pertanyaan-pertanyaan publik tersebut tidak bisa dijawab oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang dianggap bertanggungjawab pada distribusi minyak goreng. 

Partai Gelora telah berusaha melakukan cover both side, dengan memberikan forum kepada pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai kelangkaan minyak goreng yang terjadi di berbagai daerah, meski harga telah diturunkan.

Diskusi bertema 'Minyak Goreng Langka, Ada Apa?' yang disiarkan langsung di kanal YouTube Gelora TV dan Transvision Satellite Channel SERU: 333 ini, rencananya menghadirkan  Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Oke Nurwan sebagai narasumber. 

Bahkan Kemendag menurunkan timnya dari Humas untuk mengikuti diskusi yang digelar secara daring tersebut. Sayangnya hingga diskusi berakhir, Oke Nurwan tidak bisa bergabung. Ia beralasan tidak bisa meninggalkan tugasnya, sehingga tidak bisa hadir sebagai narasumber diskusi tersebut. (Ril/Red)