OGAN ILIR, gmjnews.co.id- Tiga Komisioner Badan Pengawa Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Ilir (OI) ditetapkan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020.

Berikut Siaran Pers Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

SIARAN PERS KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR

Nomor: PR- 07 /L.6.24/Ds.2/05/2023

3 Komisoner Bawaslu Kab. Ogan Ilir ditetapkan Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pilkada Kab. Ogan Ilir Tahun 2020 pada Bawaslu Kab. Ogan Ilir

Pada hari Rabu 31 Mei 2023, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menetapkan 3 orang Komisioner Bawaslu Ogan Ilir menjadi  Tersangka, sehubungan hasil pengembangan dan pendalaman penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Ilir, Penyidik telah menetapkan:

1. Sdr. DI (Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir), ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara dimaksud, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Nomor: TAP-01/L.6.24/Fd.1/05/2023 tanggal 31 Mei 2023;

2. Sdr. I (Komisioner Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir), ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara dimaksud, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Nomor: TAP-02/L.6.24/Fd.1/05/2023 tanggal 31 Mei 2023;

3. Sdri. K (Komisioner Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara dimaksud, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, TAP-03L.624/Fd.1/05/2023 tanggal 31 Mei 2023.

Bahwa sebelumnya para Tersangka yang merupakan Komisioner sudah pernah diperiksa sebagai saksi dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Ilir.

Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan yang termuat dalam Nota Pendapat Penuntut Umum dan Hasil Ekspose (Gelar Perkara) oleh Tim Penyidik, Penuntut Umum kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: LHP/R-354/PW07/5/2022 tanggal 15 Agustus 2022, diketahui terdapat perbuatan melawan hukum yakni Permufakatan Jahat dalam Pengelolaan Dana Hibah pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Ilir, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp.7.401.806.543,00 (tujuh milyar empat ratus satu juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).

Bahwa Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Ilir akan terus mendalami alat bukti terkait keterlibatan pihak-pihak lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, serta akan segera melakukan tindakan hukum lainnya seperti penggeledahan, penyitaan aset-aset yang diduga kuat diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi pada perkara Penggunaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Ilir.

Bahwa terhadap tersangka tersebut sejak hari ini Rabu tanggal 31 Mei 2023, dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan Kelas I Pakjo, Palembang selama 20 (dua puluh) Hari kedepan, dengan alasan Penahanan yaitu:

1. Mempercepat proses Penyidikan.

2. Bahwa sehubungan dengan Pasal 21 Ayat 1 KUHAP “Perintah Penahanan dilakukan terhadap seseorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana”.

Indralaya, 31 Mei 2023

KEPALA SEKSI INTELIJEN

ARIO APRIYANTO GOPAR, S.H., M.H.

Jaksa Muda 

Email: Intelijenkejari.oi@gmail.com

OGAN ILIR, gmjnews.co.id– Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) Kabupaten Ogan Ilir (OI) beserta rombongan menghadiri undangan Konferensi Kabupaten (Konferkab) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Ogan Ilir (OI) diruang rapat utama Bupati Ogan Ilir, Tanjung Senai. Rabu, (31/05/2023).

“Ya, kita menghadiri undangan PWI OI, yang mana pada hari ini telah melaksakan Konferkab dalam memilih ketua PWI Ogan Ilir periode 2023-2026 mendatang”, kata Yasandi

Dikatakannya, "Alhamdulillah kita IWO-I OI mendapat undangan dalam acara tersebut, hal ini sangat kita apresiasi dan bentuk profesional kawan-kawan PWI meskipun beda organisasi" Ujar Yasandi.

Ditambahkannya, "Jadi, Ada 2 kandidat calon ketua PWI OI pada pemilihan kali ini yakni, saudari Henny Primasari dan Fredi Kurniawan, yang mana nantinya akan dipilih oleh anggota biasa sebanyak 27 orang. Tentu, kita apresiasi undangan kawan-kawan dari PWI tersebut, meski beda organisasi” Imbuhnya.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa, proses pemilihan Ketua PWI Ogan Ilir berjalan aman, tertib serta damai dan itu harapan kita semua pastinya.

“Untuk perolehan suara, saudara Fredi Kurniawan 15 suara, sementara 12 suara saudari Henny Primasari, dengan demikian Ketua PWI yang baru dijabat oleh Fredi Kurniawan”, tutup mantan Ketua PWI OI.

Terpisah, Ketua PWI Sumsel Firdaus Komar dalam jumpa Pers mengungkapkan, pemilihan Ketua PWI OI telah selesai digelar, dan sudah sesuai aturan serta mekanisme yang ada.

“Sesuai dengan perolehan suara yang didapat dan aturan yang berlaku, maka saudara Fredi Kurniawan tepilih menjadi ketua PWI OI untuk 3 tahun mendatang. Tentulah, kita berharap PWI OI lebih maju lagi dan bisa bisenergi dengan Pemerintah, serta dapat mencapai visi misi PWI”, harap Ketua PWI Sumsel, Firdaus Komar. (Red)

OGAN ILIR, gmjnews.co.id- Rapat yang berlangsung di gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir dibuka dan di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Ogan Ilir Suharto. Hs didampingi Wakil Ketua I Wahyudi, ST Wakil Ketua II Ahmad Syafe'i juga dihadiri langsung Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, SH dan anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Selasa (23/05/2023).

Rapat paripurna ini diawali dengan mendengarkan laporan 3 Pansus DPRD Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka pembahasan Raperda atas usul Pemerintah Kab. Ogan Ilir yang disampaikan oleh juru bicara masing-masing dan disetujui oleh semua anggota DPRD Kab. Ogan Ilir. 

Dilanjutkan dengan penandatanganan rancangan peraturan daerah antara Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Ogan Ilir.

Bupati Ogan Ilir ucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja sama yang baik dari segenap anggota dewan yang terhormat, khususnya unsur pimpinan dan anggota panitia khusus I, panitia khusus II dan anggota panitia khusus III, dalam membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah. (Ril/Red)

OGAN ILIR, gmjnews.co.id- Bertempat di Gedung serbaguna Desa Talang Balai Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir (OI), sebanyak lima Kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir yakni Kecamatan Tanjung Raja, Sungai Pinang, Kandis, Rantau Alai dan Rantau Panjang mengikuti penyuluhan hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Ogan Ilir, Senin (22/05/2023)

Acara tersebut bekerjasama dengan Forum Kepala Desa (Kades) dan Forum Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang berada di lima Kecamatan, adapun untuk para perserta setiap desa terdiri dari tiga orang yakni Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa.

Camat Tanjung Raja Lukman Ajis, S.Sos M.Si dalam sambutannya mengatakan, agar para peserta benar-benar mengikuti pelatihan dan memperhatikan materi supaya dapat mengerti sehingga bisa di implementasikan ke desa

"Saya berharap para peserta benar-benar mengikuti pelatihan penyuluhan hukum ini, sehingga nantinya dapat bermanfaat untuk di implementasi ke desa" Kata Camat Tanjung Raja.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) OI Lutfi dalam sambutannya menyampaikan kalau hari ini para peserta akan mengikuti penyuluhan hukum dari kejari OI.

"Tujuannya agar kalian semua bekerja sesuai aturan dan tidak menyalahi hukum, dan besok akan melakukan tim percepatan pembangunan Kabupaten Ogan Ilir" Katanya.

Tim Kejari OI menggungkapkan apabila ada sengketa Desa dengan pemerintah kabupaten maka akan kita cari solusinya, misalnya pemberhentian perangkat desa, terkait laporan, kita selaku mediator, fasilitator.

"Kami akan memberikan pelayanan hukum untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah, konsultasi hukum gratis" Ujarnya. (Red)